Daerah

Ketua DPRD Kalteng Ajak Anggota Dewan Lebih Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah

Avatar of Edo Wahyudi
532
×

Ketua DPRD Kalteng Ajak Anggota Dewan Lebih Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kalteng Ajak Anggota Dewan Lebih Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah

Betang.id – Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong, mengajak seluruh anggota dewan untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengawal serta mengkritisi kebijakan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, peran DPRD tidak hanya terbatas pada kehadiran dalam rapat atau persidangan, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

“Sebagai wakil rakyat, tugas DPRD tidak sebatas menghadiri rapat ataupun persidangan, tetapi juga berperan aktif memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan,” ujar Arton di Palangka Raya pada Rabu.

Menurut Arton, hal ini dapat terwujud melalui peningkatan kerja sama antara jajaran legislatif dengan pemerintah daerah provinsi serta pemangku kepentingan lainnya. Ia menyebutkan bahwa DPRD harus berperan sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah, bukan sekadar pelengkap dalam proses pemerintahan, tetapi sebagai pilar utama yang mendukung dan mengawasi jalannya pemerintahan.

“Ini yang mestinya dipahami oleh seluruh anggota DPRD Kalteng, terutama berkaitan dengan peran lembaga mengawal berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah,” tegas Arton.

Sebagai mantan Bupati Gunung Mas periode 2013-2018, Arton juga mengingatkan bahwa anggota DPRD harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah jika kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa kritik yang dilontarkan harus disertai dengan masukan yang konstruktif serta solusi yang lebih baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

“Dalam DPRD ini ada kewenangan pengawasan, jadi fungsi inilah yang harus dijalankan dengan baik dan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel,” lanjut Arton.

Arton, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng, menambahkan bahwa pembukaan masa persidangan pertama ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa peran DPRD dan pemerintah akan diuji dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkeadilan demi percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan dari sinergi dan kita memaksimalkan tugas ini, tidak hanya untuk lembaga tetapi lebih kepada masyarakat, karena dengan kebijakan yang tepat sasaran akan membawa kesejahteraan,” tutup Arton.

Dengan ajakan ini, Arton berharap agar seluruh anggota DPRD Kalteng dapat berperan lebih proaktif dan kritis dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan manfaat dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.