Kenaikan PPN 12% Mulai 2025, Smartfren Siap Sesuaikan Tarif dan Hadapi Gejolak Pasar

Betang.id – Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan baru berupa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang berlaku efektif pada 1 Januari 2025. Menghadapi aturan ini, Smartfren, salah satu pemain besar di industri telekomunikasi nasional, menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan tarif layanan mereka.

Merza Fachys, Presiden Direktur Smartfren, menegaskan bahwa pihaknya akan mematuhi peraturan pemerintah ini. “Kalau itu wajib, masa kita mau ngelawan? Semua peraturan negara wajib diikuti. Nggak boleh ngebantah,” ujar Merza dalam konferensi pers kinerja perusahaan pada Jumat (20/12/2024) di Jakarta.

Dampak Kenaikan PPN pada Pelanggan dan Industri

Merza tidak menampik bahwa penyesuaian tarif akibat kenaikan PPN ini akan mempengaruhi pelanggan serta ekosistem industri telekomunikasi secara menyeluruh. Namun, ia optimis bahwa dampak awal yang dirasakan di pasar akan mereda seiring waktu.

“Semua kenaikan harga di pasar pasti ada gejolak dulu, tapi setelah itu stabil,” ujarnya.

Merza juga membandingkan situasi ini dengan kenaikan harga bahan pokok, seperti telur. Menurutnya, meskipun masyarakat sempat merasakan dampak kenaikan harga, konsumsi pada akhirnya tetap berjalan karena sifat layanan telekomunikasi yang esensial.

PPN 12% dan Barang yang Terdampak

Kebijakan kenaikan PPN 12% diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang tergolong mewah.

Berikut adalah contoh produk dan layanan yang termasuk dalam kategori tersebut:

1. Layanan dan Fasilitas Premium:
   • Rumah sakit VIP dan layanan kesehatan premium.
   • Institusi pendidikan internasional atau berbasis premium.
2. Komoditas Premium:
   • Beras premium.
   • Ikan dan seafood berkualitas tinggi, seperti salmon, tuna, dan king crab.
   • Buah-buahan premium.
   • Daging premium seperti wagyu dan kobe.
3. Produk Konsumsi Lainnya:
   • Barang elektronik: televisi, kulkas, dan smartphone.
   • Fashion: pakaian, tas, dan sepatu.
   • Kendaraan bermotor: mobil dan motor.
   • Produk digital: layanan streaming, aplikasi, dan pulsa telekomunikasi.
   • Makanan dan minuman di hotel, restoran, serta makanan olahan dalam kemasan.

Tantangan bagi Industri Telekomunikasi

Industri telekomunikasi termasuk dalam kategori yang akan terdampak oleh kebijakan baru ini. Kenaikan PPN juga akan memengaruhi harga pulsa dan layanan internet. Meski demikian, telekomunikasi adalah kebutuhan primer masyarakat modern, sehingga layanan ini diyakini tetap diminati meski ada penyesuaian harga.

Untuk Smartfren sendiri, Merza Fachys berharap dampak kenaikan PPN bisa diminimalkan melalui strategi dan inovasi perusahaan dalam mempertahankan layanan yang berkualitas serta menjawab kebutuhan pelanggan.

Kebijakan Kenaikan PPN dalam Perspektif Ekonomi

Kenaikan PPN menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara. Meskipun dianggap membebani konsumen, langkah ini dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ekonomi yang lebih stabil.

Namun, beban kenaikan ini berpotensi menciptakan tantangan khusus, terutama bagi industri yang bersinggungan langsung dengan barang dan jasa esensial. Merza pun menekankan bahwa perusahaan harus bijak dalam menghadapi tekanan ini agar tidak kehilangan kepercayaan pelanggan.

Kesimpulan

Kenaikan PPN 12% mulai 2025 merupakan tantangan besar bagi seluruh sektor, termasuk telekomunikasi. Smartfren telah menyatakan komitmennya untuk mengikuti kebijakan ini dan siap melakukan penyesuaian tarif. Meskipun akan ada dampak awal berupa gejolak harga di pasar, kebutuhan akan layanan telekomunikasi tetap menjadi andalan, terutama di era digital.

Dengan tetap menjaga kualitas layanan, Smartfren optimistis mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi utama di Indonesia sambil mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan perekonomian nasional.