Betang.id – OpenAI, perusahaan pengembang kecerdasan buatan (AI) yang dikenal luas melalui teknologi seperti ChatGPT, kini menghadapi tekanan hukum dari dua raksasa teknologi: Elon Musk dan Meta. Keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal AS untuk mencegah OpenAI, yang awalnya berdiri sebagai organisasi nirlaba, berubah menjadi perusahaan dengan orientasi profit penuh.
Langkah ini mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap implikasi etis dan kompetitif dari restrukturisasi OpenAI.
Elon Musk dan Gugatan Hukum terhadap OpenAI
Pada bulan November, Elon Musk, yang sebelumnya turut mendirikan OpenAI, meminta Pengadilan Federal untuk menghentikan upaya OpenAI menjadi perusahaan profit. Musk juga menyebutkan bahwa Sam Altman, CEO OpenAI, telah memberlakukan kebijakan yang membatasi investor OpenAI berinvestasi di perusahaan pengembang AI lainnya, termasuk xAI, perusahaan AI milik Musk.
Namun, dalam acara DealBook Summit, Altman membantah tuduhan tersebut. Altman menyatakan bahwa meskipun investor OpenAI diizinkan berinvestasi pada pesaing, mereka akan kehilangan hak akses ke informasi penting seperti peta jalan penelitian dan dokumen strategis lainnya.
Gugatan yang diajukan Musk semakin memperuncing perselisihan yang telah berlangsung lama antara dirinya dengan Altman. Konflik ini bahkan melibatkan pihak ketiga seperti Reid Hoffman, pendiri LinkedIn dan salah satu investor OpenAI, serta Microsoft, mitra strategis utama OpenAI.
Meta Ikut Menyuarakan Kekhawatiran
Meta, raksasa teknologi lain yang juga mengembangkan solusi AI, turut mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal. Mereka meminta agar restrukturisasi OpenAI dihentikan. Dalam dokumen gugatan, Meta menyatakan bahwa OpenAI telah “menghindari pajak” dengan memanfaatkan status nirlaba mereka untuk menggalang investasi besar, namun kini ingin mencari keuntungan.
Meta menilai, langkah OpenAI menciptakan preseden buruk dalam dunia bisnis teknologi. Hal ini dikhawatirkan dapat membuka celah bagi perusahaan lain untuk mengeksploitasi status nirlaba demi kepentingan profit.
Menurut Meta:
“Semua aktivitas OpenAI dan entitas terkaitnya yang berorientasi profit harus dihentikan demi menjaga pasar yang adil dan melindungi konsumen serta investor.”
Kemitraan OpenAI dengan Microsoft dan Apple Picu Kompetisi Ketat
Kemitraan OpenAI dengan perusahaan besar seperti Microsoft dan Apple turut memperkeruh suasana. Microsoft telah menjadi salah satu investor strategis terbesar bagi OpenAI, sementara Apple baru-baru ini mengintegrasikan teknologi ChatGPT ke dalam ekosistemnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan tingginya nilai strategis OpenAI di pasar teknologi global, sekaligus mencerminkan kompetisi yang semakin memanas di industri AI.
Masalah Etika dan Bisnis dalam Restrukturisasi OpenAI
Isu ini tidak hanya menjadi konflik bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi etika. OpenAI didirikan sebagai organisasi nirlaba dengan misi menciptakan teknologi AI yang aman dan bermanfaat bagi umat manusia. Namun, perubahan struktur menjadi “capped profit” telah memicu kekhawatiran bahwa perusahaan akan mengabaikan nilai-nilai tersebut demi kepentingan ekonomi.
Meta dan Elon Musk sama-sama menyoroti potensi dampak buruk dari langkah ini:
- Eksploitasi status nirlaba untuk menghindari pajak dan menggalang dana besar.
- Ketidakadilan dalam persaingan bisnis, terutama bagi perusahaan teknologi lainnya yang tidak memiliki status serupa.
Pendapat Para Pihak
- Sam Altman, CEO OpenAI, menegaskan bahwa perusahaan tetap memprioritaskan misi utamanya. Ia menyatakan bahwa model “capped profit”—di mana keuntungan perusahaan dibatasi hingga tingkat tertentu—adalah solusi kompromi untuk menjaga keseimbangan antara misi sosial dan kebutuhan operasional.
- Elon Musk bersikukuh bahwa langkah OpenAI mengkhianati tujuan awal perusahaan. Ia menyoroti pentingnya menjaga AI tetap menjadi teknologi yang aman dan tidak semata-mata digunakan untuk keuntungan komersial.
Langkah Selanjutnya
Hingga saat ini, Jaksa Agung California belum memberikan komentar terkait gugatan yang diajukan oleh Elon Musk dan Meta. Namun, konflik ini berpotensi menjadi titik balik dalam regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan teknologi yang beralih dari nirlaba ke profit.
